MANADO, 28 SEPTEMBER 2022 – Sebagai bentuk, dukungan pada inisiatif pemerintah, mengatasi perubahan iklim melalui penetaan harga karbon, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus melakukan persiapan untuk penyelenggaraan bursa karbon, mendukung inisiatif ini.
“OJK, bersama industri jasa keuangan siap mendukung inisiatif ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam seminar internasional Carbon Trading: The Journey to Net Zero di Jakarta, kemarin. Kegiatan, yang digelar sebagai rangkaian peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, .
Dia kemudian menjelaskan, penetapan harga karbon yang diinisiasi oleh pemerintah, dapat memberikan insentif untuk mengurangi emisi dan disinsentif bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari batas yang ditoleransi.
Mahendra juga mengatakan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia bisa memiliki banyak keuntungan dari perdagangan emisi karbon global. “Di sinilah Indonesia dapat melangkah dan memanfaatkan keunggulannya sebagai pemimpin untuk menggunakan inisiatif bursa karbon dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi sektor riil,” jelas Mahendra, seperti dikutip MANADONES dalam siaran pers OJK siang tadi.
Menurutnya, dengan hutan tropis seluas 125 juta hektar, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon, belum termasuk hutan bakau dan gambut, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan senilai 565,9 miliar dolar AS dari perdagangan karbon.
Untuk mendukung peluang itu, kata Mahendra dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas mengatur mengenai kewenangan, dan pengoperasian bursa karbon, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
OJK berharap regulasi terkait payung hukum mengenai otoritas penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon khususnya melalui bursa karbon dapat segera diterbitkan sehingga dapat mempercepat tujuan pencapaian NDC Indonesia serta target implementasi net zero emission pada tahun 2060.
Selain Mahendra, hadir sebagai pembicara adalah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Laksmi Dewanti, dan Direktur Eksekutif Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority Simon O’Brien. (graceywakary)
