MANADO, 15 SEPTEMBER 2022 – Polda Sulawesi Utara (Sulut), pagi tadi menggelar Rapat Koordinasi (rakor) dalam rangka Mendorong Penegakan Hukum (Gakum) Penanganan Pidana Lingkungan Hidup dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Dampak Kejahatan Illegal Mining di Provinsi Sulut, bersama Tim Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI.
Di rakor yang di gelar di ruang Tribrata Mapolda Sulut ini, menghadirkan staf ahli bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) Menko Polhukam RI, Asmarni, dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, yang juga selaku Ketua Tim Rakor.
Dikegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol Mulyatno, staf ahli bidang SDA dan LH Menko Polhukam RI menerangkan, penegakan hukum dalam persoalan pertambangan bukan tugas satu instansi saja. Disini, Asmarni menekankan tentang adanya sinergitas, kolaborasi antara kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan tim keamanan. Menurutnya ini penting, agar penegakan hukum bisa tepat sasaran, serta dan juga bisa menyelamatkan keuangan negara, serta lingkungan hidup kita terjaga.
“Memang, program kita dalam rangka mendorong penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan, terutama berkaitan dengan masalah penyelamatan kerugian negara akibat dari illegal mining di Provinsi Sulut ini, semaksimal mungkin kita bisa dorong,” tambah Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI, Brigjen Pol Asep, sembari optimistis, dengan sinergitas seluruh stakeholders yang ada, maka penegakan hukum terkait dengan illegal mining di Sulut akan berhasil dengan baik.
Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno juga menyambut baik dan mendukung penuh rakor ini. Menurutnya, rakor ini memberikan pencerahan bagaimana mencari solusi yang terbaik, baik itu dalam hal pemeliharaan kamtibmas maupun dalam penegakan hukum. “Diharapkan ke depan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan illegal mining ini mudah terurai, dan akhirnya akan bisa diselesaikan secara komprehensif pula,” pungkas Irjen Pol Mulyatno. (graceywakary)
