TAHUNA, 26 OKTOBER 2021 – Kebijakan strategis untuk pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dipastikan akan mendapat kendala diakhir 2021 ini.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021, ternyata banyak yang tidak berdasarkan pedoman penerimaan dan pengeluaran dana umum untuk masyarakat. Seperti, diakui langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Harry Wolf menurutnya Gagalnya pembahasan anggaran APBD-P 2021 adalah kesalahan dirinya.
Dia menjelaskan, adanya akumulasi sistem kebijakan pemerintah pusat yang mengalami berbagai perubahan berdampak ke seluruh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. “Dan itu kesalahan saya. Selain, Namun pada saat saya menjabat Kaban Bapelitbangda lalu, satu bulan sebelum batas waktu Pembahasan APBD-P, materinya sudah masuk ke DPRD,” kata Wolf, kepada media ketika di temui di ruang kerjanya, Senin (25/10/2021) pagi tadi.
Dia juga menambahan bahwa, anggaran yang dinyatakan habis, tidak ada lagi pergeseran atau penambahan anggaran, contohnya anggaran untuk media di Dinas Kominfo yang sudah habis, hingga menyebabkan tagihan dana advetorial masing-masing media semenjak bulan Oktober hingga Desember 2021 terancam tidak terbayarkan.
Menanggapi hal tersebut, Harry Wolf hanya meminta dukungan doa kepada para awak media, agar masalah tersebut bisa ada solusinya. “Mari kita doakan bersama-sama agar ada solusi yang terbaik,” tambahnya. (Ryansengala)
