JAKARTA, 24 MEI 2021 – Didasarkan pada penataan dan perbaikan kinerja kerja, di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, maka diadakanlah perombakan alias reorganisasi.

Dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo Penataan organisasi instansi vertikal yang dilakukan DJP cukup komprehensif cakupan perubahannya. Dimana, ada beberapa perubahan yang mendasar di antaranya perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

“Dengan adanya reorganisasi ini, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah yaan mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak, melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa, dan SPT Tahunan,” kata Utomo dalam sambutanya.

Dia juga menambahkan bahwa, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan, sehingga diharapkan dapat mengamankan 80 s.d. 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional. “Kesemuanya ini tidak lepas dari komitmen DJP untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak,” tambahya, seperti yang dikutip MANADONES dalam siaran pers dari DJP RI melalui Kanwil DJP Suluttenggomalut siang tadi.

Dalam reorganisasi ini, DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya. Penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya. DJP menambah jumlah wajib pajak yang diadministrasikan pada Nomor SP- 16/2021 KPP Madya.

Dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak per kantor atau paling banyak 4.000 wajib pajak dalam satu Kantor Wilayah yang memiliki dua KPP Madya.

Pembaruan organisasi instansi vertikal DJP berdampak untuk sebagian wajib pajak yakni wajib pajak yang kantor pajaknya mengalami penataan seperti berikut ini. Terdapat 1 Kanwil, 11 KPP, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengalami perubahan nomenklatur (nama) kantor. Kemudian terdapat 27 KPP dan 1 KP2KP yang mengalami penyesuaian wilayah kerja.

Wajib pajak yang terdampak reorganisasi instansi vertikal DJP telah mendapatkan pemberitahuan dari KPP terdaftar yang lama. Mulai 24 Mei 2021, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan di KPP terdaftar yang baru.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam melaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dapat menghubungi DJP melalui Agen Kring Pajak di nomor 1500200. Perlu diketahui masyarakat bahwa reorganisasi instansi vertikal DJP merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal. Sesuai dengan Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP yang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

Peresmian reorgaisasi ini dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati  pagi tadi yang diselenggarakan di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, hadir juga Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan turut menghadiri acara ini. (graceywakary)

Leave a comment